APBN : Suatu daftar atau rincian atau rencana keuangan tahunan yang memuat sumber-sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam jangka waktu satu tahun (1 Januari– 31 Desember), yang ditetapkan dengan undang-undang dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
APBD : rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Tuliskan apa saja yang termasuk pos penerimaan dan pengeluaran dalam APBN!
A.pendapatan negara dan hibah
I. Penerimaan dalam negeri
1. penerimaan perpajakan
a. pajak dalan negeri
I. pajak penghasilan (Migas dan Non Migas)
II. pajak pertambahan nilai
III. pajak bumi dan bangunan
IV. BPHTB
V. cukai
VI. pajak lainnya.
b. pajak perdagangan internasional
I. bea masuk
II. pajak/pungutan ekspor
2. penerimaan bukan pajak
a. penerimaan sumber daya alam (Migas dan Non Migas)
b. bagian laba BUMN
c. PNBP lainnya.
II. HIBAH
B. belanja negara
I. belanja pemerintah pusat
1. belanja pegawai
2. belanja barang
3. belanja modal
4. pembayaran bungan utang ( Utang dalam/luar negeri)
5. subsidi
a. perusahaan negara ( lembaga keuangan/non keuangan)
b. perusahaan swasta
6. belanja hibah
7. bantuan sosial
8. belanja lain-lain.
II. belanja daerah
1. dana perimbangan ( bagi hasil , alokasi umum , alokasi khusus)
2. dana otonomi khusus dan penyesuaian
3. Carilah 3 buah artikel dari internet yang bisa dikaitkan sebagai contoh penerimaan atau pengeluaran pemerintah!
sumber : http://keuangannegara.com/keuangan-negara/apbn/762/revisi-apbn-ppn-turun-penerimaan-bukan-pajak-naik.html
http://keuangannegara.com/keuangan-negara/apbn/762/revisi-apbn-ppn-turun-penerimaan-bukan-pajak-naik.html
http://keuangannegara.com/keuangan-negara/apbn/323/dpr-apbn-terlalu-dibebani-biaya-rutin-dan-biaya-subsidi.html
4. Sebutkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah!
penerimaan : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain
pengeluaran : dana perimbangan ( bagi hasil , alokasi umum , alokasi khusus) dan dana otonomi khusus dan penyesuaian
5. Jika terjadi korupsi pada pos pajak, seperti kasus Gayus Tambunan, Tuliskan pendapatmu tentang pemungutan pajak di Indonesia!
jika dilihat dr kasus gayus , pemungutan pajak walaupun hakikatnya wajib tetapi tidak terlihat sanksi yang berat dan nyatanya sebelum terjadi kasus ini sehingga perlu lah untuk pengetatan sanksi terhadap orang-orang yang melencengkan dana pajak/yang tidak disiplin dengan tidak membayar pajak. sehingga kasus-kasus tersebut kita serahkan kepada pihak yang berwenang untuk menyelesaikannya dengan adil, bersih, dan transparan.
6. Mengapa pemerintah mengurangi subsidi BBM?
Salah satu alasan utama pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar minyak
adalah menghilangkan ketidakadilan permanen dalam masyarakat. Selama
ini, subsidi BBM lebih banyak dinikmati warga kategori kaya dibandingkan
dengan warga miskin.dan juga untuk menambah pendapatan negara .
sumber:kompas.com
7. Bagaimana caranya agar pendapatan negara bertambah?
Upaya pertama adalah meningkatkan pendapatan negara dari sektor minyak
bumi dan gas (Migas) dengan menjual gas lebih tinggi kepada konsumen.
Langkah kedua, mengefisienkan cost recovery atau biaya operasi minyak dan gas bumi yang dikembalikan negara.
ketiga , mendorong percepatan pembangunan infrastruktur gas. Upaya itu diharapkan
bisa mempercepat realisasi konversi BBM ke bahan bakar gas.
sumber : http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/300993-tiga-cara-selamatkan-apbn-tanpa-naikkan-bbm
8. Apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah dan masyarakat agar pengeluaran negara berkurang?
dengan memperlakukan kebijakan fiskal .sebagaimana sudah kita ketahui tujuan kebijakan fiskal yaitu memperbaiki keadaan ekonomi , mengusahakan kesempatan kerja dan menjaga kestabilan harga secara umum.
9. Jokowi akan dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan biaya Rp822 juta, darimanakah biaya tersebut berasal?
dari APBN
10. Siapakah yang menyusun APBN dan yang mengesahkannya?
pemerintah , DPR
Tidak ada komentar:
Posting Komentar